Resume Studi Kasus GCG, Regulasi Nasional, dan Balance Scorecard

Resume Studi Kasus GCG, Regulasi Nasional, dan Balance Scorecard

Penerapan Good Corporate Governance (Studi Kasus : PT Virama Karya)

PT. Virama Karya merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang jasa konsultan teknik dan manajemen. Didirikan dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang pembangunan nasional pada umumnya. Dalam hal ini tujuan penerapan GCG pada PT. Virama Karya :

1.      Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan keadilan agar perusahaan memiliki daya saing kuat baik secara nasional maupun internasional.

2.      Mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dari kemandirian pengelolaan perusahaan

3.      Mendorong pengelola perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

4.      Meningkatkan kontribusi perusahaan dalam perekonomian nasional

Keberhasilan PT. Virama Karya dalam penerapan GCG terletak pada komitmen pada pemimpin  tertinggi perusahaan dan diikuti oleh seluruh staf dan karyawan serta dukungan oleh dewan komisaris.

Organ-organ perusahaan PT. Virama Karya terdiri dari organ utama, organ pendukung, dan stakeholder lainnya, Organ utama terdiri dari :

1.      Pemegang saham dan rapat umum pemegang saham

2.      Dewan komisaris

3.      Dwan direksi

Organ pendukung perusahaan terdiri dari

1.      Konsumen

2.      Mitra kerja

3.      Karyawan

4.      Pemerintah

5.      Masyarakat sekitar

6.      Pihak lainnya yang mempunyai kepentingan

Prinsip GCG dalam pengelolaan PT. Virama Karya adalah :

1.      Transparansi

Keterbukaan dalam melaksanakan pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan

2.      Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif

3.      Pertanggungjawaban

Kesesuaian di dalam pengelolan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat

4.      Kemandirian

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tekanan dari pihak manapun

5.      Kewajaran

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan undang-undang yang berlaku

Link dokumen lengkap: https://viramakarya.co.id/xs-content/uploads/2017/11/Sejarah-Dokumen-Pedoman-Good-Corporate-Governance-GCG.pdf

 

 

Penerapan Dokumen Regulasi Nasional terkait tata Kelola TI di suatu Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintahan (Studi Kasus: Menteri Keuangan)

Peraturan menteri keuangan tentang tata kelola TI di lingkungan kementrian keuangan:

1.      Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi

2.      Unit Organisasi Non Eselon yang selanjutnya disebut Unit Non Eselon adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

3.      Unit TIK Pusat adalah unit yang melaksanakan tugas penyelenggaraan tata kelola, pengelolaan, dan pemanfaatan TIK tingkat Kementerian Keuangan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

4.      Dll

Peranan umum TI:

1.      TIK berperan sebagai penggerak bisnis (business enabler)  dan penopang (backbone) untuk memberikan nilai (value creation) dalam mendukung transformasi digital di lingkungan Kementerian Keuangan serta mewujudkan pemerintahan digital.

2.      Dalam mengoptimalkan peran TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan:

a. enterprise architecture Kementerian Keuangan;

b. Strategi TIK

c. investasi TIK

d. manajemen risiko; dan

e. pengukuran kinerja TIK.

Strategi TI dan komunikasi:

Strategi TIK tingkat Kementerian Keuangan disusun selaras dengan rencana strategis Kementerian Keuangan dan peraturan perundang-undangan terkait di antaranya mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik dan satu data Indonesia.

Link dokumen lengkap: https://jdih.kemenkeu.go.id/download/7afe15e9-10e7-4857-afb1-bb4d8f6ad0b1/133~PMK.01~2022.pdf

 

 

Penerapan Balance Score Card dan IT Balance Scorecard di suatu Perusahaan (Studi Kasus: PT. Unilever, TBK)

analisis balanced scorecard berdasarkan dari keempat perspektif, yaitu sebagai berikut:

1.      Perspektif Keuangan Kesimpulan dari perspektif keuangan periode 2004-2008 di atas menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT. Unilever TBK, dikatakan relatif baik karena dari tahun ke tahun rasio keuangan perusahaan mengalami kenaikan.

2.      Perspektif pelanggan dari hasil analisis kuesener responden yang mengembalikankuesenernya didapatkan hasil bahwa 96,4% responden menyatakan puas terhadap pelayananyang diberikan oleh perusahaan dari target perusahaan sebesar 100%. Tetapi perusahaan jugaharus masih meningkatkan pelayanan kepada para pelangaan mereka, terbukti masih terdapat 3,6% yang menyatakan tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan.

3.      Perspektif proses bisnis internal dari hasil analisis kuesener responden yang mengembalikan kuesenernya didapatkan hasil bahwa 100% responden menyatakan setuju terhadap pengembangan sumber daya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatanlingkungan kerja, menggunakan standar yang bermutu tinggi, membuat promosi yang sebagus mungkin untuk setiap lini produk unilever, membuat banyak variasi produk, pendistribusian produk yang cepat ke para distributor, memberikan pelayanan yang segera kepada konsumen, menggunakan peralatan dibawah kendali statistik, dan perusahaan menetapkan perbaikan yang berkelanjutan untuk mendapatkan mutu yang sebaik mungkin.

4.      Perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dari hasil analisis kuesener responden yang mengembalikan kuesenernya didapatkan hasil bahwa 97,5% responden menyatakan setuju terhadap kemampuan karyawan, motivasi karyawan dalam bekerja dan kompensasi perusahaan kepada karyawan dari target perusahaan sebesar 100%. Perusahaan harus mempertahankan untuk tahun-tahun yang akan datang guna kelangsungan kemajuan perusahaan. tetapi perusahaan juga harus meningkatkan keloyalitasan perusahaan terhadap karyawan, karena masih ada 2,5% karyawan yang merasa tidak setuju terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.